FAQ Aspek Hukum Layanan Pinjam Meminjam

DEFINISI/INTERPRETASI

Dalam FAQ ini, selain yang telah ditentukan pada bagian lain dalam FAQ ini, istilah-istilah berikut ini akan memiliki definisi, pengertian, dan ditafsirkan sebagaimana ditentukan di bawah ini

"KUHP" adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di negara Republik Indonesia.
"KUH Perdata" adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di negara Republik Indonesia.
"Layanan" adalah jasa penyediaan ruang yang disediakan oleh Perusahaan pada Platform untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Peminjam dalam rangka melaksanakan kegiatan pinjaman secara peer to peer (peer to peer lending).
"OJK" adalah Otoritas Jasa Keuangan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Para Pihak" adalah Kaching!, Peminjam, dan Pemberi Pinjaman.
"Pelanggaran Hukum" adalah tindakan yang penagihan utang yang melibatkan ancaman, intimidasi, penganiayaan fisik, kekerasan verbal maupun non-verbal dan pelanggaran hukum lainnya khususnya terkait hukum pidana terhadap Peminjam.
"Peminjam" adalah setiap pihak yang memberikan Pinjaman Utang kepada Peminjam melalui Platform milik Perusahaan dengan memperhatikan, tunduk, dan terikat pada ketentuan Perjanjian Pinjaman.
"Peminjam" adalah setiap pihak yang telah mendapatkan dan memanfaatkan Pinjaman Utang melalui Platform milik Perusahaan dengan memperhatikan, tunduk, dan terikat pada ketentuan Perjanjian Pinjaman.
"Perusahaan" atau "Kaching!" adalah PT Digital Synergy Technology, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di kantor terdaftar di Grand Slipi Tower Lantai 9 Unit G, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22 – 24, Palmerah, Jakarta Barat yang menyediakan Layanan berdasarkan POJK No. 77/2016 dengan merek dagang "Kaching!".
"Pinjaman Utang" adalah pinjaman atau dana pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan kepada Peminjam berdasarkan suatu Perjanjian Pinjaman Utang.
"Perjanjian Pinjaman" adalah kesepakatan tertulis yang disepakati antara Pemberi Pinjaman, Perusahaan, dan Peminjam yang mengatur, antara lain, hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Peminjam, syarat dan ketentuan pencairan Pinjaman Utang dari Pemberi Pinjaman melalui Kaching! kepada Peminjam, dan mekanisme serta prosedur pengembalian atau pembayaran Pinjaman Utang beserta perubahan, penambahan, perpanjangan dan lampiran-lampirannya yang dibuat oleh Para Pihak dari waktu ke waktu.
"Platform" adalah situs milik dan yang disediakan oleh Kaching! sehubungan dengan Layanan dengan alamat www.kaching.id.
"POJK No. 1/2013" adalah Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta addendum, perubahan, dan tambahan yang ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.
"POJK No. 77/2016" adalah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, beserta addendum, perubahan, dan tambahan yang ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

  1. Apa upaya yang akan dilakukan Perusahaan dalam hal Peminjam terbukti wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajiban pembayaran kembali pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman?
    Wanprestasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata pada dasarnya adalah keaadan dimana Peminjam lalai atau gagal mengembalikan Pinjaman Utang sesuai jadwal pembayaran pinjaman yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman Utang ("Gagal Bayar").
    Atas Gagal Bayar tersebut, Perusahaan berhak melakukan upaya penagihan kepada Peminjam melalui, antara lain, cara-cara sebagai berikut:
    1. penagihan melalui "peringatan" terhadap Peminjam melalui pesan telepon selular;
    2. penagihan melalui telepon kepada Peminjam;
    3. penagihan melalui kunjungan langsung kepada Peminjam di lokasi usaha, tempat tinggal atau tempat lain dari Peminjam;
    4. penagihan melalui telepon kepada pihak terkait Peminjam yang nomor teleponnya tercantum sebagai "Nomor Telepon Darurat" atau sejenisnya saat pengajuan aplikasi permohonan perolehan Pinjaman Utang kepada Perusahaan ("Permohonan Perolehan Pinjaman Utang"), dalam hal Peminjam:
      1. tidak dapat atau sulit dihubungi melalui nomor kontak yang dicantumkannya pada saat pengajuan Permohonan Perolehan Pinjaman Utang;
      2. tidak diketahui keberadaannya untuk dilakukan penagihan langsung meskipun telah diupayakan kunjungan langsung ke lokasi usaha, tempat tinggal, atau tempat lain dari Peminjam;
      3. tidak beriktikad baik untuk melakukan komunikasi dengan Perusahaan terkait penagihan utang; dan/atau
      4. tidak merespon dengan baik upaya penagihan yang dilakukan oleh Perusahaan.
    5. penagihan melalui pengajuan somasi sebagai langkah awal menempuh jalur hukum terhadap Peminjam berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata;
    6. penagihan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan terhadap Peminjam atas dasar wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata oleh advokat internal Perusahaan atau eksternal yang diberikan kuasa oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan
  2. Apa upaya yang akan dilakukan Perusahaan dalam hal Peminjam meninggal dunia sebelum dilunasinya tunggakan atau cicilan pinjaman berikut bunga maupun denda keterlambatan berdasarkan Perjanjian Pinjaman?
    Perlu dipahami bahwa peristiwa meninggalnya seorang debitur yang berutang, tidak secara otomatis menghapus kewajiban pembayaran utang debitur tersebut, kecuali dalam hal debitur tidak memiliki ahli waris. Berdasarkan KUH Perdata, dalam hal ahli waris dari debitur yang meninggal dunia menerima suatu warisan, maka ahli waris tersebut kemudian menjadi wajib untuk melakukan pembayaran pinjaman utang si debitur.
    Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perusahaan akan melakukan penagihan atas Pinjaman Utang yang belum dilunasi oleh Peminjam kepada ahli warisnya, kecuali ahli waris tersebut belum cakap secara hukum, artinya belum berumur 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata) atau berada dalam pengampuan (curatele) menurut Pasal 433 KUH Perdata, dengan memperhatikan penetapan waris yang relevan, dengan cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Upaya hukum apa saja yang telah dilakukan Perusahaan untuk melindungi Peminjam dari upaya penagihan utang dengan intimidasi dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum?
    Terdapat tiga tahapan penindakan oleh Perusahaan terhadap karyawannya yang terbukti melakukan Pelanggaran Hukum.

    Pertama - Penerimaan Aduan
    Perusahaan menyediakan nomor kontak Pusat Layanan Pengaduan Konsumen pada e-mail dan telepon, dimana tim layanan pengaduan konsumen Perusahaan telah dilatih untuk menanggapi dan segera menindaklanjuti setiap temuan atau laporan terkait hal-hal tersebut di atas kepada manajemen Perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap oknum penagih yang diduga melakukan Pelanggaran Hukum ("Terduga Pelanggar"). Namun demikian, Perusahaan tentu meminta pelapor untuk memberikan keterangan seputar nomor telepon, pesan atau rekaman percakapan Terduga Pelanggar yang digunakan untuk melakukan Pelanggaran Hukum agar dapat ditelusuri dan dilakukan verifikasi oleh Perusahaan.

    Kedua - Pemutusan Hubungan Kerja
    Perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan segera atas Terduga Pelanggar yang berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang dikumpulkan dan dikaji Perusahaan ternyata benar melakukan Pelanggaran Hukum. Pemutusan hubungan kerja ini diperuntukan untuk menjaga independensi Perusahaan dalam menindak Terduga Pelanggar dengan mengedepankan kepentingan Peminjam.

    Ketiga - Pelaporan ke Kepolisian, Dukungan Saksi dan Pendampingan Perusahaan akan bertindak kooperatif dan mendukung setiap langkah atau upaya yang dilakukan Peminjam untuk menempuh jalur hukum atas Terduga Pelanggar akibat Pelanggaran Hukum tersebut, termasuk dalam hal ini dalam konteks pelaporan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan bahkan penyidikan lebih lanjut. Sikap kooperatif Perusahaan ini meliputi kesediaan Perusahaan untuk mengutus karyawannya yang terkait proses penagihan untuk menjadi saksi, memberikan keterangan yang transparan untuk terangnya pokok perkara, hingga pendampingan bagi Peminjam yang dirugikan mengenai urusan kepolisian dengan biaya yang ditanggung oleh Peminjam selaku pihak yang berkepentingan. Selain itu dalam kasus tertentu tidak menutup kemungkinan Perusahaan akan menginisiasi pelaporan ke kepolisian jika ditemukan bukti yang mendukung fakta bahwa Peminjam telah dirugikan akibat Pelanggaran Hukum yang dimaksud.
  4. Upaya apa saja yang dilakukan Perusahaan untuk melatih dan memperlengkapi tim penagih utangnya dalam pelaksanaan tugas penagihan utang secara beretika dan patuh hukum?
    Perusahaan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk melatih dan memperlengkapi setiap karyawan yang memiliki tugas penagihan utang untuk memiliki kesadaran dan kepekaan hukum, yaitu:
    1. menyiapkan buku saku mengenai kebijakan hukum dan standar etika terkait penagihan dengan mematuhi KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait ("Buku Saku Penagihan"), dimana:
      1. Buku Saku Penagihan ini meliputi "Standard Operating Procedure" terkait penagihan yang harus dipatuhi oleh tim penagih utang Perusahaan;
      2. Buku Saku Penagihan ini disertai dengan ilustrasi dan contoh nyata tindakan yang dilarang, berikut konsekuensi hukumnya;
      3. Buku Saku Penagihan ini turut mengelaborasi perihal aspek pidana dan hukuman atau tuntutan pidana akibat penyimpangan dan pelanggaran ketentuan Buku Saku Penagihan oleh pihak penagih utang yang bersangkutan;
      4. Buku Saku Penagihan ini juga terintegrasi pada perjanjian kerja antara Perusahaan dengan pihak individu dalam tim penagihan yang bersangkutan sehingga atas pelanggaran atau penyimpangan daripadanya dapat memicu sanksi berupa skorsing hingga pemutusan hubungan kerja; dan
      5. Buku Saku Penagihan ini wajib dibawa serta tim penagih utang dalam setiap upaya penagihan utang dari Peminjam dan juga Perusahaan memiliki konsultan hukum eksternal maupun internal yang dapat mengedukasi karyawan penagih utang secara berkala, baik karyawan baru maupun lama, terkait implementasi Buku Saku Penagihan tersebut;
    2. Merancang "Panduan Instruksi Kerjasama Penagihan oleh Pihak Ketiga" yang turut mencakup standar minimal atas etika dan tata cara penagihan yang harus dipatuhi oleh pihak ketiga penyedia jasa penagihan manapun yang akan bekerjasama dengan Perusahaan dan turut mewakili dan ditugaskan oleh Perusahaan untuk menagih utang Peminjam. Dengan kata lain, substansi Buku Saku Penagihan juga dapat diberlakukan sebagai "standar minimal" bagi pihak ketiga lain yang turut serta dalam upaya penagihan atau menugaskan karyawannya (yang bukan karyawan Perusahaan) untuk menagih Pinjaman.
  5. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh Peminjam jika terdapat penagih utang yang menagih utang sebagai utusan Perusahaan namun faktanya terjadi tindakan intimidasi dan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum?
    Peminjam berhak melaporkan setiap tindakan atau dugaan tindak pidana dan Pelanggaran Hukum, termasuk namun tidak terbatas pada upaya intimidasi, kekerasan verbal atau fisik, atau ancaman lainnya ke Pusat Layanan Pengaduan Konsumen pada nomor telepon dan e-mail dimana Perusahaan memiliki tim khusus untuk menanggapi dan menangani setiap aduan atau keluhan terkait Pelanggaran Hukum. Selain itu, Peminjam juga dapat melaporkan Pelanggaran Hukum tersebut kepada pihak kepolisian atau otoritas berwenang lainnya dan Perusahaan akan berupaya untuk menyediakan bantuan berupa dukungan saksi maupun pendampingan yang sewajarnya diperlukan dalam rangka pelaporan Pelanggaran Hukum.
  6. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh Peminjam jika terdapat penagih utang yang menagih utang sebagai utusan Perusahaan namun faktanya terjadi tindakan intimidasi dan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum?
    Peminjam berhak melaporkan setiap tindakan atau dugaan tindak pidana dan Pelanggaran Hukum, termasuk namun tidak terbatas pada upaya intimidasi, kekerasan verbal atau fisik, atau ancaman lainnya ke Pusat Layanan Pengaduan Konsumen pada nomor telepon dan e-mail dimana Perusahaan memiliki tim khusus untuk menanggapi dan menangani setiap aduan atau keluhan terkait Pelanggaran Hukum. Selain itu, Peminjam juga dapat melaporkan Pelanggaran Hukum tersebut kepada pihak kepolisian atau otoritas berwenang lainnya dan Perusahaan akan berupaya untuk menyediakan bantuan berupa dukungan saksi maupun pendampingan yang sewajarnya diperlukan dalam rangka pelaporan Pelanggaran Hukum.
    Namun, perlu dipahami bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penagih utang yang merupakan karyawan Perusahaan bersifat pribadi atau personal. Sehingga, langkah hukum pidana yang dapat dilakukan Peminjam jika mengalami kerugian akibat Pelanggaran Hukum tersebut perlu ditujukan kepada pribadi oknum penagih utang tersebut, bukan Perusahaan. Hal ini dikarenakan:
    1. terdapat batasan atau tanggung jawab pribadi dari oknum penagih utang yang melakukan Pelanggaran Hukum yang harus ditanggung sendiri oleh individu yang bersangkutan, dan setiap tim penagih utang telah menyadari konsekuensi hukum yang mereka harus tanggung sendiri jika merugikan Peminjam Perusahaan akibat Pelanggaran Hukum yang mereka lakukan, meskipun oleh Perusahaan telah dilakukan beragam upaya pencegahan dan pengawasan;
    2. Perusahaan telah menetapkan aturan, standar, prosedur, tata cara dan mekanisme yang dituangkan dalam Buku Saku Penagihan yang diketahui, dipahami dan bahkan dibawa oleh setiap tim penagih utang Perusahaan di manapun mereka hendak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga hal ini membuktikan adanya iktikad baik, totalitas, dan upaya maksimal Perusahaan untuk mendidik karyawan penagih utangnya dan mengawasi performa masing-masing penagih utang sebagai bukti upaya pencegahan dan pengawasan maksimal oleh Perusahaan. Karenanya, Perusahaan tidak serta merta dapat dipersalahkan, dianggap terlibat atau disimpulkan sebagai pihak penyebab terjadinya Pelanggaran Hukum yang dilakukan oknum karyawannya;
    3. Perusahaan hanya dapat dinyatakan bersalah dari aspek pidana apabila terdapat bukti kelalaian atau kesengajaan perihal Pelanggaran Hukum oleh karyawan yang dipicu atau melibatkan Perusahaan, seperti misalnya:
      1. ada perintah, arahan atau instruksi langsung atau tidak langsung dari Perusahaan yang terbukti memicu tingkah laku atau sikap dan perbuatan karyawan penagih utang Perusahaan yang melakukan Pelanggaran Hukum;
      2. ada kelalaian dari Perusahaan yang terbukti tidak mendidik, melatih dan mengawasi tim penagih utang Perusahaan terkait aspek hukum, etika dan aturan dalam pelaksanaan penagihan utang;
      3. Perusahaan terbukti terus membiarkan aduan atau laporan konsumen mengenai dugaan Pelanggaran Hukum oleh tim penagih utang yang diajukan Peminjam; atau
      4. Perusahaan terbukti melindungi oknum penagih utang yang melakukan Pelanggaran Hukum atau mendukung tindakan Pelanggaran Hukum tersebut.
  7. Sejauh mana tanggung jawab hukum Perusahaan dalam hal terjadi intimidasi dan perbuatan melanggar hukum terhadap Peminjam oleh oknum penagih utang yang dipekerjakan Perusahaan?
    Dalam hal terjadi kerugian riil terhadap Peminjam yang dapat dibuktikan dengan alat bukti hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"), serta POJK No. 77/2016, maka Perusahaan wajib memberi ganti rugi secara materi bagi Peminjam yang mengalami kerugian. Hal ini ditegaskan dalam dua ketentuan sebagai berikut:

    Pasal 37 POJK No. 77/2016
    "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara."

    Pasal 1865 KUH Perdata
    "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

    Dalam Peminjam hendak menggugat Perusahaan berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, patut dicatat bahwa Peminjam wajib membuktikan keempat unsur berikut ini:
    1. Perusahaan terbukti (i) melanggar hak Peminjam berdasarkan ketentuan hukum; (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (iii) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (iv) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
    2. Perusahaan mengakibatkan kerugian riil bagi Peminjam akibat salah satu atau keempat hal tersebut di atas;
    3. Perusahaan terbukti bersalah atau lalai sehubungan dengan salah satu atau keempat hal di atas;
    4. terdapat korelasi dan akibat langsung yang jelas antara kerugian dan kesalahan Perusahaan terkait salah satu atau keempat hal tersebut di atas.
  8. Sejauh mana tanggung jawab hukum Perusahaan dalam hal terjadi intimidasi dan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Peminjam dari oknum penagih utang eksternal yang ditugaskan Perusahaan berdasarkan kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan utang (3rd party external collection agency)?
    Pasal 37 POJK No. 77/2016
    "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara."
    Artinya, tanggung jawab Perusahaan hanya terbatas pada kesalahan dan/atau kelalaian Direksi atau pegawai Penyelenggara, bukan pegawai pihak ketiga atau perusahaan lain, sehingga Perusahaan bebas dari tanggung jawab memberi ganti rugi atas kerugiaan nyata yang dialami atau diderita Peminjam.
    Dengan kata lain, Peminjam tidak bisa meminta ganti rugi kepada Perusahaan jika tindakan intimidasi atau perbuatan melanggar hukum yang diderita Peminjam dilakukan oknum penagih utang yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa penagihan utang.
  9. Jika terdapat penagih gelap yaitu penagih utang yang hendak menagih utang padahal ia bukan berasal dari Perusahaan sehingga tidak memiliki tugas, tanggung jawab, kuasa atau delegasi dari Perusahaan untuk menagih dan bukan merupakan perwakilan atau petugas Perusahaan yang diutus atau ditugaskan oleh Perusahaan sesuai dengan jabatan dan kewenangannya namun malah mengaku-ngaku sebagai karyawan Perusahaan, maka apa upaya pencegahan dan penanggulangan yang akan dilakukan Perusahaan?
    Keberadaan penagih utang gelap, palsu atau yang mengaku-ngaku sebagai karyawan Perusahaan padahal kenyataannya tidak demikian, hal ini sama sekali tidak termasuk dalam ranah kewenangan atau otoritas Perusahaan untuk bertanggung jawab. Tidak ada kewajiban hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Perusahaan untuk bertanggung jawab atas keberadaan penagih utang gelap tersebut.
    Satu-satunya hal yang akan dilakukan oleh Perusahaan dalam hal demikian adalah membantu Peminjam yang bertanya mengenai tindakan atau keberadaan penagih utang gelap tersebut dengan cara memverifikasi atau melakukan pengecekan atas identitas atau nomor kontak penagih utang tersebut untuk memastikan apakah penagih utang tersebut adalah benar karyawan Perusahaan atau sebatas mengaku-ngaku sebagai karyawan Perusahaan padahal faktanya tidak demikian. Jika benar penagih utang tersebut adalah karyawan Perusahaan, maka Perusahaan dapat menempuh langkah berupa skorsing hingga pengakhiran hubungan kerja. Jika bukan karyawan Perusahaan, tentu tidak ada yang bisa dilakukan Perusahaan dan tidak ada kewajiban hukum Perusahaan untuk mengganti rugi dan membantu penyelidikan selanjutnya atau bantuan hukum lainnya.
  10. Apakah terdapat pengaturan khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perihal prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan (collection) terhadap pembayaran Pinjaman dari Peminjam?
    POJK No. 77/2016 tidak mengatur secara khusus terkait prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan (collection) terhadap pembayaran Pinjaman Utang oleh Penerima Pinjaman. Namun, setiap upaya penagihan Pinjaman Utang dari Penerima Pinjaman harus turut memperhatikan dan tunduk pada ketentuan KUHP dan POJK No. 1/2013, yang mewajibkan setiap karyawan penagih utang untuk menghindari segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan verbal atau non-verbal, atau public humiliation dan pencemaran nama baik maupun hal-hal lain yang melanggar ketentuan KUHP dan POJK No. 1/2013
  11. Dalam hal apa saja Peminjam dapat memperoleh ganti rugi secara perdata dari oknum penagih utang yang melanggar hukum sehingga merugikan Peminjam?
    Peminjam dapat mengajukan gugatan perdata yaitu "Perbuatan Melawan Hukum" berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk mentuntut ganti rugi materiil dan imateriil terhadap oknum penagih utang yang bersalah melakukan Pelanggaran Hukum dan mengakibatkan kerugian nyata bagi Peminjam.
    Namun demikian perlu diperhatikan terkait tuntuan ganti rugi materiil, dimana Peminjam perlu membuktikan adanya kerugian materi nyata yang dapat dikuantifisir atau dijumlahkan yang benar-benar diderita Peminjam, sebelum dapat meminta ganti rugi imateriil, yaitu kerugian tambahan atau kerugian lain terkait kerugian materi nyata yang tidak dapat dikuantifisir namun dapat diminta ganti rugi terhadapnya, seperti halnya kerugian imateriil akibat pencemaran nama baik, cacat permanen dan lain-lain.
  12. Apakah ketika Perusahaan memperoleh data pribadi Peminjam terkait dengan proses asesmen atau perolehan Pinjaman dari Peminjam, Perusahaan telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait kerahasiaan atau data pribadi?
    Data pribadi Peminjam merupakan salah satu persyaratan dokumentasi yang diperlukan Perusahaan untuk melakukan penilaian, validasi dan verifikasi terkait, antara lain, kelayakan kredit (creditworthiness) dari Peminjam, untuk dapat memutuskan apakah calon Peminjam layak memperoleh Pinjaman Utang. Lebih lanjut, data pribadi Peminjam juga digunakan untuk proses kesepakatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Utang.
    Pada saat calon Peminjam mengungkapkan data pribadinya kepada Perusahaan dengan cara megajukan Permohonan Perolehan Pinjaman Utang kepada Perusahaan, maka Peminjam dengan itu mengizinkan Perusahaan untuk memperoleh atau mengakses data pribadi Peminjam untuk kepentingan sebagaimana dimaksud di atas dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait data pribadi.
  13. Apakah Perusahaan dapat memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam hal pengelolaan, penyimpanan data pribadi Peminjam?
    Perusahaan tentu dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan dan penyimpanan data pribadi Peminjam ("Pusat Data Eksternal") dengan terlebih dahulu memastikan bahwa:
    1. Pusat Data Eksternal memiliki pengalaman, kemampuan dan reputasi yang baik di bidangnya;
    2. Pusat Data Eksternal memiliki perizinan terkaitp perusahaan dan/atau teknis yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya;
    3. Terdapat perjanjian kerjasama antara Perusahaan dan Pusat Data Eksternal yang mencakup perjanjian kerahasiaan berikut ketentuan lain mengenai perlindungan data untuk memastikan kerahasiaan data pribadi Peminjam untuk tidak dimanfaatkan, dialihkan atau disingkapkan kepada pihak manapun.
  14. Dalam hal kebocoran data atau kegagalan dalam proses penyimpanan, pengelolaan data pribadi Peminjam oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Perusahaan untuk mengelola dan menyimpan data pribadi tersebut, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Perusahaan?
    Peminjam dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun perlu dipahami, bahwa dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, Peminjam wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami olehnya yang disebabkan karena kebocoran data atau kegagalan dalam penyimpanan dan pengelolaan data pribadi tersebut disebabkan oleh Perusahaan, sehingga Perusahaan dapat turut dimintakan ganti rugi.
    Artinya, Perusahaan tidak dapat dimintakan ganti rugi jika tidak terbukti bahwa kebocoran atau kegagalan dalam penyimpanan dan pengelolaan data pribadi tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian Perusahaan. Perusahaan hanya dapat diminta ganti rugi jika telah terbukti bahwa Perusahaan terlibat secara langsung dalam sebab, pemicu atau alasan kebocoran atau kegagalan dalam penyimpanan dan pengelolaan data pribadi tersebut.
  15. Apa akibat hukum bagi Peminjam dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi (izin usaha dibekukan), izin usaha dicabut, mengalami kepailitan atau hendak dilikuidasi?
    Peminjam tetap diwajibkan membayar Pinjaman Utang tepat waktu sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman Utang. Keadaan pailit, pencabutan atau likuidasi Perusahaan tidak akan mempengaruhi perikatan hukum yang lahir dari Perjanjian Pinjaman Utang, sehingga Peminjam tidak serta merta dibebaskan dari tanggung jawab apalagi lari dari kewajiban pembayaran Pinjaman Utang atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Utang.